Kamis, 13 November 2014

Hal-Hal Yang Dibolehkan Untuk Pengurus atau Pengelola Wakaf

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidyatullah Jakarta  pada www.bwi.or.id, Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah isim fa’il dari kata nadzara yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.
Menurut artikel bimasislam.kemenag.go.id, Nadzir memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif. Posisinya sebagai pengelola aset wakaf amat menentukan pada berhasil atau tidaknya pemberdayaan aset wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, nadzir wakaf, baik nadzir perseorangan, organisasi, ataupun nadzir berbadan hukum, dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam memberdayakan aset wakaf.


1. Tugas dan Wewenang Pengelola Wakaf

1. Pengurus boleh memakan sebagian dari wakaf. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar r.a. yang didalamnya terdapat  kalimat: 
لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ  "Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf."[1]. yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah kadar yang biasanya berlaku.
2. Sisa keuntungan (surplus) wakaf dipergunakan pada yang semisal. Menurut Ibnu Taimiyah: Tanah wakaf yang keuntungannya melebihi kebutuhan pemeliharaannya, dipergunakan untuk tujuan seperti pewakafannya. Mislanya, untuk keperluan masjid, apabila keuntungan wakafnya tersisa melebihi kebutuhannya, maka keuntungan itu dipindahkan untuk keperluan masjid lain, sebab pewakaf menghendaki pada jenis yang sama. Jenis yang sama itu satu, jadi seandainaya mesjid pertama telah rusak dan tidak lagi dimanfaatkan, maka keuntungan wakafnya itu dipindahkan ke masjid lain. Demikian pula apabila terdapat sedikit sisa dari keperluan masjid itu, maka sisa ini tidak dipergunakan melainkan harus digunakan untuk maksud yang sejenis, dan inilah yang lebih utama. Dan itulah cara yang paling dekat kepada maksud dari pewakaf.

3. Mengganti apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik. 
  • Penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang diwakfkan untuk perang, bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan di dalam peperangan, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Contoh lain - masjid - bila tempat disekitarnya rusak, ma ia dipindahkan ke tempat lain atau dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya.
  • Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya masjid, bila dibangun masjid lain sebagai gantinya, yang lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama itu dijual. Hal ini dan yang serupa dengannya diperbolehkan (Pendapat Ahamd dan ulama-ulama lain).
  • Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksikan, apabila deganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun, kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.
  • Akan tetapi diantara sahabat-sahabat ada yang melarang menggantikan masjid, hadiah dan tanah yang diwakafkan, karena berdasarkan pada hadits Nabi saw. "Tanah wakaf itu tidak dibeli, dihibahkan dan tidak diwariskan." (Pendapat Asy-Syafi'i dan Malik). Akan tetapi nash-nash, atsar-atsar dan kias menghendaki kebolehan menggantikannya karena suatu maslahat.

2. Syarat Menjadi Nadzir (Pengurus) Wakaf Berbadan Hukum


Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.
Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Nazhir wakaf tidak hanya ada 2 (dua), akan tetapi ada 3 (tiga) berdasarkan Pasal 9 UU 41/2004, yaitu:
a. Perseorangan;
b. Organisasi; atau
c. Badan hukum.
Menurut Pasal 10 ayat (3) UU 41/2004, badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan (dalam Pasal 10 ayat (1) UU 41/2004), yaitu:
     1. Warga negara Indonesia;
     2. Beragama Islam;
     3. Dewasa;
     4. Amanah;
     5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
     6, Tidak terhalang

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selain persyaratan tersebut, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan beberapa persyaratan lainnya, yaitu:

1. Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (“BWI”) melalui Kantor Urusan Agama setempat. Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/kota.

2. Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:

a. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;

b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
d.  Memiliki:
 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. Daftar susunan pengurus;
 3. Anggaran rumah tangga;
 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Persyaratan-persyaratan ini dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagai nazhir badan hukum.
Jadi, untuk dapat menjadi nazhir badan hukum, hal tersebut tidak secara otomatis terjadi ketika nazhir mendapatkan benda wakaf. Untuk dapat menjadi nazhir badan hukum harus didaftarkan terlebih dahulu pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.
Untuk mengelola wakaf di Indonesia secara profesional, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesia di berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf  hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayaan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.
Badan Wakaf Indonesia ini mempunyai tugas:
a. Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional
c.  Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
d.  Memberhentikan dan mengganti Nadzir
e.  Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan
f.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 
 Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:
a.  Merumuskan kembali fikh wakaf baru diIndonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
b. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
c.  Menyusun dan mengusulan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.
Ingin konsultasi waris online ? klik di sini.
Wallaahu a'lam.
Semoga bermanfaat.
                      ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺃَﺷْﻬَﺪُ ﺃَﻥْ ﻻَ ﺇِﻟﻪَ ﺇِﻻَّ ﺃَﻧْﺖَ ﺃَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻭَﺃَﺗُﻮْﺏُ ﺇِﻟَﻴْﻚ             
     “Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.”
Sumber:
Fikih Sunnah jilid 14, hal.168-172, Sayyid Saabiq, Penerbit: PT.Al-Ma'arif-Bandung.
http://irmadevita.com/2013/nazhir-sebagai-pengelola-wakaf/#comment-13803
***
[1]. H.R.Muslim, Shahih Muslim :II:13-14
[2]. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fba3d3a7d07/persyaratan-menjadi-nazhir-badan-hukum

Tidak ada komentar:

Posting Komentar