Senin, 15 Juli 2013

Fatwa Ulama Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama

 بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
Banyak sekali diberitakan adanya pernikahan antar dua pasangan berbeda agama (Islam dan Non-Islam). Mungkin juga ada kita saksikan di lingkungan kita, teman-teman, tetangga, atau bahkan dikalangan sanak famili ada yang melakukannya.. Semakin sering itu terjadi, maka terlihatlah itu sebagai sesuatu yang dianggap biasa, hingga pemuda-pemudi Muslim yang awam ilmu agama bisa menganggapnya itu bukan masalah alias sah-sah saja, naudzubillahi min dzalik.
Pernikahan beda agama yang dicatatkan di kantor Catatan Sipil hanyalah sebagai sebuah perjanjian yang bersifat administratif belaka.
''Cinta itu buta,'' begitu kata William Shakespeare. Ungkapan yang sangat masyhur itu memang kerap terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, terkadang sampai melupakan aturan agama. 
Saat ini, tak sedikit umat Muslim yang karena ''cinta'' berupaya sebisa mungkin untuk menikah dengan orang yang berbeda agama.
''Tolong dibantu... Saya benar-benar serius untuk melakukan nikah beda agama. Saya benar-benar pusing harus bagaimana lagi,'' tulis seorang wanita Muslim pada sebuah laman.
Lalu bolehkah menurut hukum Islam seorang Muslim, baik pria maupun wanita menikah dengan orang yang berbeda agama?


1. Upaya-Upaya Melagalisasi Pernikahan Beda Agama

Berikut adalah cuplikan berita dari bbc.co.uk dan republika.co.id
Pernikahan beda agama, yang pernah menjadi polemik tajam, kembali menjadi sorotan ketika sejumlah alumni dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggugat sebagian isi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, MK, terhadap satu pasal yang dianggap multitafsir sehingga merugikan calon mempelai pernikahan beda agama.
Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas pihak mana yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum agama atau kepercayaan mana yang berlaku dalam perkawinan.
Para pemohon mempermasalahkan pasal yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu."
"Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas pihak yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum agama atau kepercayaan mana yang berlaku dalam perkawinan," kata Damian Agata, salah-seorang pemohon.
Dalam sidang lanjutan, Kamis 4 Desember, syarat sah pernikahan berdasarkan hukum agama menghadapkan sejumlah saksi ahli yang diajukan para pemohon.
Saksi ahli rohaniawan Frans Magnis Suseno mengatakan bukan tugas negara memaksakan warga negara melakukan perkawinan menurut salah-satu aturan agama, walaupun negara dibutuhkan dalam mengatur perkawinan sesuai agamanya masing-masing. "Karena di dalam negara Pancasila, negara tidak mengatur agama, tetapi memberi ruang perlindungan, dorongan."
"Tetapi bagaimana kehidupan agama dijalankan, harus diputuskan masing-masing warga negara sesuai agama dan keyakinan religiusnya," kata Frans Magnis, yang juga dosen filsafat. Itulah sebabnya, menurutnya, perlu ada kemungkinan orang menikah sah di depan negara, meskipun tidak mengikuti aturan salah-satu agama.
Tidak memberikan kepastian hukum
Sejumlah saksi ahli mengatakan, isi sebuah pasal dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan kepastian hukum.
Sementara, saksi ahli Kunthi Tridewiyanti dari Komnas Perempuan, mengatakan isi pasal tersebut menunjukkan ketidakjelasan posisi negara dalam masalah bisa atau sah atau tidaknya penikahan beda agama.
"Sekalipun tidak ada pelarangan eksplisit terhadap pihak-pihak untuk melakukan perkawinan agama, namun interpretasi agama bagi pelaksana hukum sedemikian kuat untuk menghalangi perkawinan antar agama," kata Kunthi. Menurutnya, materi pasal itu seolah-olah tidak ada permasalahan secara teks, akan tetapi di dalam situasi Indonesia yang menggambarkan pluralisme masyarakat dan hukum, maka kemungkinan adanya multi tafsir sangatlah besar. "Maka kemungkinan pelaksanaan itu sangat tergantung kepada individu, kelompok, terutam aparat dan petugas," katanya. Negara tidak memberikan kepastian hukum kepada orang-orang yang berbeda agama jatuh cinta dan ingin melangsungkan perkawinan. Sayangnya, lanjutnya, hal ini dibiarkan negara dan tidak memberikan kepastian hukum kepada "orang-orang yang berbeda agama jatuh cinta dan ingin melangsungkan perkawinan."
"Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini sangatlah diskriminatif dan penyebab kekerasan terhadap perempuan," sambungnya.
Menurut pemohon, pengaturan pernikahan seperti tercantum dalam pasal 2 ayat 1 akan berimplikasi pada tidak sahnya pernikahan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
"Yang hendak kami ajukan di sini adalah, kami menginginkan supaya hak itu, hukum agama mana yang mau digunakan, itu berada pada masing-masing calon mempelai," kata Damian Agata, salah-seorang pemohon, kepada BBC Indonesia.
Permintaan ini dipertanyakan oleh anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Neng Djubaedah, yang juga staf pengajar hukum Islam di Fakultas Hukum, UI. Dia mengatakan permintaan perubahan isi pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Penolakan negara terhadap pernikahan antar agama membuat sejumlah calon mempelai pernikahan beda agama melakukan "penyiasatan".
"Mereka maunya dipahami secara pribadi. Pelaksanaan terhadap peraturan itu diserahkan kepada masing-masing mempelai, itu malah menjadi nggak karuan," kata Neng Djubaedah"Mau seperti apa nantinya. Padahal masing-masing agama itu ada aturan sendiri," tambahnya.
Dalam proses sidang uji materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagian besar perwakilan agama-agama besar di Indonesia menyatakan setuju atas pernikahan beda Agama. Mereka berdalih larangan pernikahan beda agama melanggar hak asasi manusia (HAM).
Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia (IKADI), Prof. Ahmad Satori Ismail menyatakan bahwa agama merupakan hal yang sifatnya sangat inti dalam kehidupan. Fungsi dari agama itu sendiri ialah sebagai pegangan hidup. Karena itu, agama tidak bisa dikesampingkan hanya karena permasalahan HAM yang notabenenya hasil pemikiran manusia.
“Jangan sampai karena masalah HAM, kemudian masalah agama ditabrak,” terang Satori pada ROL, Selasa (25/11).
Satori menilai, manusia diciptakan dengan watak dan tabiat yang beragam. Jika manusia hanya menuruti keinginannya saja dan mengesampingkan agama yang berfungsi sebagai pegangan hidup, maka yang terjadi ialah kehancuran dan ketidakserasian.
“Masalah agama itu bukan main-main,” lanjut Satori.
............................................................................................
Laa ilaaha illallaah, Muhammadur-Rasulullah.


2.Fatwa-Fatwa Perihal Perkawinan Beda Agama

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini.
1. Para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram.
2. Seorang laki-laki Muslim  mengawini wanita bukan Muslim, diharamkan.
Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. ''Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram,'' ungkap  Dewan Pimpinan Munas II MUI, Prof Hamka, dalam fatwa itu.
Dalam memutuskan fatwa tentang pernikahan beda agama, MUI menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum.
      وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ‌ۚ وَلَأَمَةٌ۬ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٌ۬ مِّن مُّشۡرِكَةٍ۬ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ‌ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْ‌ۚ وَلَعَبۡدٌ۬ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٌ۬ مِّن مُّشۡرِكٍ۬ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡ‌ۗ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ‌ۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦ‌ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ 
Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mu’min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-perintah-Nya] kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah: 221).
Selain itu, MUI juga menggunakan Alquran surat Al-Maidah ayat 5 serta at-Tharim ayat 6 sebagai dalil. 
     ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ‌ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلٌّ۬ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلٌّ۬ لَّهُمۡ‌ۖ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَـٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخۡدَانٍ۬‌ۗ
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan [sembelihan] orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. [Dan dihalalkan mengawini] wanita-wanita yang menjaga kehormatan [9] di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak [pula] menjadikannya gundik-gundik. (Q.S. Al-Ma'idah: 5).
   يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارً۬ا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡہَا مَلَـٰٓٮِٕكَةٌ غِلَاظٌ۬ شِدَادٌ۬ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S. At-Tahrim: 6).
Sedangkan hadis yang dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Thabrani, ''Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa kepada Allah dalam bagian yang lain.''
2. Ulama Nahdhatul Ulama  (NU)
Telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989.
Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.
3. Ulama Muhammadiyah
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang penikahan beda agama.
1. Seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim. Hal itu sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221, seperti yang telah disebutkan di atas.
''Berdasarkan ayat tersebut, laki-laki Mukmin juga dilarang nikah dengan wanita non-Muslim dan wanita Muslim dilarang walinya untuk menikahkan dengan laki-laki non-Muslim. 
2. Muhammadiyah menetapkan hukum pernikahan beda agama tidak sah.
Ulama Muhammadiyah menyatakan kawin beda agama juga dilarang dalam agama Nasrani. Dalam perjanjian alam kitab ulangan 7 : 3, umat Nasrani  juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama.  

''Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 juga disebutkan bahwa:  ''Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.'' ''Jadi, kriteria sahnya perkawinan adalah hukum masing-masing agama yang dianut oleh kedua mempelai,''
3. Ulama Muhammadiyah menilai pernikahan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil tetap tak sah nikahnya secara Islam.  Hal itu dinilai sebagai sebuah perjanjian yang bersifat administratif.
4. Muhamadiyah memang mengakui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya pria Muslim menikahi wanita non-Muslim berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. ''Namun, hendaknya pula dilihat surat Ali Imran ayat 113, sehingga dapat direnungkan ahli kitab yang bagaimana yang dapat dinikahi laki-laki Muslim,'' tutur ulama Muhammadiyah. Dalam banyak hal, kata ulama Muhammadiyah, pernikahan wanita ahli kitab dengan pria Muslim banyak membawa kemudharatan. ''Maka, pernikahan yang demikian juga dilarang.''  
Abdullah ibnu Umar r.a. pun melarang pria Muslim menikahi wanita non-Muslim
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi tadzkirah (peringatan) bagi kita bersama, amin. 
                               ﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺃَﺷْﻬَﺪُ ﺃَﻥْ ﻻَ ﺇِﻟﻪَ ﺇِﻻَّ ﺃَﻧْﺖَ ﺃَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻭَﺃَﺗُﻮْﺏُ ﺇِﻟَﻴْﻚ              
“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.”
Dikutip dari www.Republika.co.id, telah diedit untuk keselarasan.

4 komentar:

  1. Benar sekali artikel tentang pernikahan beda agama, karena rasa cinta (dunia) menggadaikan iman.

    BalasHapus
  2. Terima kasih Pak Kurnia Tuhadi begitulah faktanya- kadang saya miris- tapi kemudaian saya menyadari bahwa Allah berhak mencabut hidayah-Nya dari siapa saja hamba yang Dia kehendaki.

    BalasHapus
  3. Wa Iyyaakum. Syukran atas kunjungan dan share-nya.

    BalasHapus
  4. ini seringkali terjadi di kanan kiri kita, mudah-mudahan mereka segra menyadarinya!

    BalasHapus